TEMPO.CO, Jakarta - Kritik atas besarnya nilai utang pemerintah Jokowi yang belakangan gencar dilontarkan oleh kubu calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto ditanggapi oleh juru bicara Tim Kampanye Nasional atau TKN Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arif Budimanta.
Baca: Said Didu Sebut Jokowi Berbohong Soal Utang dan Impor
Arif yang juga Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional ini menilai kritik soal utang pemerintah agar ditempatkan pada konteks yang seutuhnya, tidak sepotong-potong. Ia mengingatkan, agar jangan sampai masyarakat akhirnya salah paham karena kritik yang berkembang soal utang hanya menilai dari besarannya saja.
“Namun pada saat bersamaan tidak melihat kondisi keuangan negara, apalagi mengukur keberhasilan dari pemanfaatan dana pinjaman tersebut,” ujar Arif, di Jakarta, Rabu, 23 Januari 2019.
Pernyataan ini menanggapi tudingan sejumlah pihak, salah satunya dari bekas Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Muhammad Said Didu. Jokowi disebut berbohong karena pada saat kampanye 2014 lalu berjanji untuk tidak mengambil utang luar negeri dan tidak akan impor bila terpilih menjadi presiden.
"Janji yang tidak terealisasi adalah pelaksanaan program yang tidak mencapai target, tetapi janji yang tidak dilaksanakan atau malah melaksanakan yang sebaliknya adalah bohong. Bilang tidak akan impor dan utang, ternyata malah impor dan utang," kata Said Didu di Sekretariat Nasional Prabowo - Sandiaga, Jakarta, Selasa, 22 Januari 2019.
Said Didu mengatakan janji kampanye tidak menjadi kebohongan apabila tetap dilaksanakan. Kalau sama sekali tidak dilaksanakan, kata dia, maka janji itu adalah kebohongan. Untuk itu, ia meminta masyarakat mengecek mana janji kampanye Jokowi yang dilaksanakan dan mana yang tidak dilaksanakan. Serta memeriksa mana janji kampanye yang dilaksanakan tapi berbeda arahnya.
Artinya, kata Arif, pemerintah harus mencari penambal agar kegiatan pembangunan tidak terhenti. Dengan demikian, menutup warisan anggaran yang bolong itu menjadi suatu keharusan. “Pemerintah sekarang terus memperbaiki kondisi anggaran agar kondisi fiskal lebih sehat,” ucapnya. “Kalau melihat perkembangannya kan pemerintah berhasil.”
Data Kementerian Keuangan terakhir sebelumnya menyebutkan defisit keseimbangan primer yakni selisih antara penerimaan dikurangi belanja negara tanpa memasukkan beban pembayaran bunga utang hanya tersisa Rp 1,8 triliun.
Artinya, selisih rasionya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya 0,01 persen, jauh lebih baik ketimbang posisi di 2014 rasio masih sebesar 0,88 persen. “Angka defisit ini merupakan yang terendah sejak 2012. Pencapaian harus diapresiasi, karena membuat fundamental APBN kita kuat,” kata Arif.
Selain itu, Arif menjelaskan, utang pemerintah dicatatkan dalam pos pembiayaan untuk menutup defisit di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang disusun menjadi undang-undang. Dengan kata lain, utang pemerintah sebenarnya merupakan konsensus nasional.
Sejauh ini, kata Arif, pengelolaan utang sudah dijalankan dengan sangat baik. Sepanjang pemerintahan Presiden Jokowi, rasio utang terhadap PDB masih di bawah 30 persen. Angka itu bahkan jauh dari bawah batas yang ditetapkan undang-undang yang sebesar 60 persen PDB.
Baca: 4 Tahun Jokowi, Pengelolaan Utang Diklaim Lebih Sehat
Bila dibandingkan negara lain pun rasio utang Indonesia masih sangat aman. Sebab rasio utang Filipina terhadap PDB mencapai 37,8 persen, Thailand (41,9 persen), Malaysia (543,2 persen), dan India (70,2 persen).
BISNIS
